Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Kondisi Politik Pasca Pemilu 1955

Setelah Pemilihan Umum 1955, Indonesia mengalami ketegangan politik yang sangat tinggi. Konstituante yang dibentuk hasil Pemilu 1955 bertugas menyusun Undang-Undang Dasar baru menggantikan UUDS 1950. Namun, perdebatan di dalam Konstituante berlangsung alot dan berkepanjangan.

Kegagalan Konstituante

Konstituante gagal mencapai kesepakatan dalam menyusun UUD baru. Perdebatan utama terjadi antara kubu yang menginginkan dasar negara Pancasila dengan kubu yang menginginkan dasar negara Islam. Setelah bertahun-tahun bersidang, tidak ada titik temu yang bisa dicapai.

Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Indonesia menghadapi berbagai ancaman separatisme dan pemberontakan daerah seperti PRRI/Permesta. Presiden Soekarno melihat situasi ini sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Usulan Kembali ke UUD 1945

Presiden Soekarno mengusulkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945. Usulan ini mendapat dukungan dari TNI dan beberapa partai politik. Namun, dalam sidang Konstituante tanggal 30 Mei 1959, usul tersebut tidak mencapai kuorum yang diperlukan.

Melihat kebuntuan ini, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk mengatasi krisis konstitusional yang berkepanjangan.

Tiga Poin Penting Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi tiga keputusan fundamental yang mengubah tatanan politik Indonesia:

• Pembubaran Konstituante: Konstituante yang dibentuk hasil Pemilu 1955 resmi dibubarkan karena dianggap gagal menjalankan tugasnya menyusun UUD baru.
• Berlakunya Kembali UUD 1945: UUD 1945 diberlakukan kembali dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Ini berarti kembali kepada konstitusi yang dirumuskan para pendiri bangsa.
• Pembentukan MPRS dan DPAS: Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Landasan Hukum dan Legitimasi

Dekrit ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa:

• Anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
• Jumlah anggota Konstituante terus berkurang sehingga tidak memenuhi kuorum lagi.
• Konstituante tidak dapat lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan rakyat.
• Situasi ketatanegaraan Indonesia menghendaki segera terbentuknya pemerintahan yang kuat dan stabil.

Dekrit ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan mendapat dukungan dari kabinet, TNI, dan sebagian besar kekuatan politik pada saat itu.

Dampak Politik dan Pemerintahan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia:

• Terbentuknya Demokrasi Terpimpin: Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin dengan Presiden sebagai pusat kekuasaan. Sistem ini berbeda dengan demokrasi liberal yang berlaku sebelumnya.
• Penguatan Posisi Presiden: Kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan dominan dalam semua aspek pemerintahan dan politik.
• Pembatasan Peran Partai Politik: Peran partai politik mulai dibatasi dan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah.
• Stabilitas Jangka Pendek: Dalam jangka pendek, dekrit ini berhasil menciptakan stabilitas politik dan mengatasi ancaman disintegrasi bangsa.

Kontroversi dan Kritik

Meskipun membawa stabilitas, Dekrit Presiden ini juga menuai kontroversi karena:

• Dianggap sebagai langkah inkonstitusional karena membubarkan lembaga yang dipilih secara demokratis.
• Membuka jalan bagi otoritarianisme dan pembatasan kebebasan politik.
• Menandai berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya pemerintahan yang lebih sentralistik.

Kesimpulan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Dekrit ini berhasil mengatasi kebuntuan politik yang mengancam persatuan bangsa dengan memberlakukan kembali UUD 1945 yang hingga kini masih menjadi konstitusi Negara Republik Indonesia.

Meskipun kontroversial, dekrit ini menunjukkan bagaimana pemimpin bangsa mengambil keputusan tegas di tengah krisis. UUD 1945 yang dikembalikan melalui dekrit ini kemudian mengalami empat kali amandemen (1999-2002) untuk menyempurnakan sistem demokrasi Indonesia.

Peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya konsensus nasional, stabilitas politik, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan ketatanegaraan sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.